Jokowi dan Sepakbola

Dua komitmen yang ditegaskan Presiden Joko Widodo sejak kampanye Pilpres 2014. Jika menjadi Presiden Republik Indonesia, dia hanya akan tunduk pada dua hal. Pertama: konstitusi negara. Kedua: keinginan rakyat Indonesia.

Sampai hari ini, Presiden Jokowi, tetap menjaga dan memelihara komitmen dasar tersebut. Bahkan orang-orang dekat Jokowi berani mengatakan bahwa jika sudah menyangkut dua hal tersebut, Jokowi tidak akan pernah bergeming. Satu centimeter sekalipun.

Induk dari Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah UUD 45. Lalu, bagaimana soal keinginan rakyat banyak? Puncak dari kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Presiden. Sejak 2014, rakyat Indonesia sudah memilih Jokowi menjadi Presiden hingga 2019.

Diantara sekian banyak aspek kehidupan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat adalah sepakbola. Bagi rakyat Indonesia, sepakbola adalah permainan sekaligus hiburan nomor satu. Mulai dari kampung-desa sampai ke perkotaan.

Pada hakekatnya, sepakbola adalah milik rakyat. Bagi masyarakat Indonesia, sepakbola sudah menjadi properti yang mustahil terpisahkan. Maka (mungkin) ketika Menpora harus memilih tidak mengakui keberadaan (membekukan) PSSI untuk menjaga marwah dari hakekat sepakbola milik rakyat, Jokowi tidak bergeming. Sedikitpun! Presiden Jokowi mahfum sepenuhnya bahwa sebagian besar rakyat Indonesia yang sebetulnya menjadi pemilik prinsipil dari sepakbola itu sendiri, berbaris mendukungnya.

Sepakbola adalah permainan yang fenomenal dan mempesona. Tanpa rakyat sebagai pelaku, penonton, pembeli karcis, yang menyebabkan iklan dalam pertandingan sepakbola bernilai miliaran dolar pertahun, tidak ada sepakbola. Tanpa rakyat yang menonton pertandingan sepakbola, siaran televisi sehebat apapun, tidak akan ada artinya. Tanpa penonton, tidak akan ada omzet miliaran dolar dalam kompetisi sepakbola.

Dalam konteks Indonesia, pihak yang paling berhak untuk dimintai pendapat adalah rakyat. Seluruh lapisan masyarakat harus menjadi pelaku aktif dalam semua bentuk kegiatan sepakbola, termasuk organisasinya. Pendapat segelintir atau sekelompok orang (yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dengan benefit dari kegiatan sepakbola) yang bahkan dipaksa untuk diulang-ulang sebagai bentuk pemaksaan opini, bisa mengelabui. Meskipun rakyat pemilik sepakbola Indonesia, tidak akan pernah lagi bisa dikelabui melalui pemakasaan opini yang re-run.

Memang harus dicari jalan keluar terbaik untuk menata ulang sistem persepakbolaan nasional. Sebagai penyelenggara negara, pemerintah melalui Menpora berusaha mencari celah terbaik guna menyiasati situasi. Sepakbola nasional yang berkualitas dan bermartabat harus diselamatkan. Rakyat sebagai pemilik sepakbola tidak akan pernah mau lagi dikelabui melalui berbagai cara yang sangat manipulatif.

Dari dimensi inilah, nalar kita mungkin bisa lebih obyektif melihat fenomena sepakbola Indonesia. Dan dari dimensi ini pula tokoh sekelas Presiden Jokowi, memandang sepakbola Indonesia. Bukan dari ketinggian di tribun VVIP, tetapi dari pinggir pagar pembatas di pinggir lapangan. Sehingga apa yang bergelorah di benak Jokowi, tidak akan pernah nyambung dengan sudut pandang kaum elitis sepakbola Indonesia yang sudah terbiasa menonton dari tribun VVIP yang sejuk dan nyaman. (Tommy Rusihan Arief/Mantan Direktur Media)