Kaum makiavelis (machiavellis) dicap sebagai penjahat politik sejak abad 16. Khususnya setelah buku Il Principe (Sang Penguasa) karya Niccolo Machiavelli (3 Mei 1469-21 Juni 1527) yang penuh nilai kontroversial terbit pada 1532.
Pemain politik yang sepaham dengan isi buku Il Principe, dianggap sebagai penjahat politik. Karena buku Il Principe secara umum memberikan pembenaran hampir absolut terhadap penhalalan segala cara untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan politik. Kaum makiavelis dikategorikan sebagai manusia amoral dan selevel dengan penjahat.
Namun nyatanya, selama enam abad sampai hari, perilaku para pemain politik (politisi) di seluruh dunia, ''sepaham'' dengan kaum makiavelis. Tidak terkecuali di Indonesia. Lihat saja sikap dan perilaku para pemain politik di Indonesia. Mulai dari DPR-RI sampai di parpol.
Semuanya (seolah) menghalalkan segala cara untuk kepentingan politiknya. Bahkan untuk mencapai tujuan politiknya. Seolah moral politik sudah terpinggirkan. Sepertinya, tatanan etik politik sudah terlupakan.
Hasil munas Golkar 30 November - 3 Desember 2014 di Bali, selain mengukuhkan kepemimpinan Aburizal Bakrie (ARB) sebagai Ketum Golkar lima tahun kedepan, juga menghasilkan beberapa keputusan. Antara lain, menolak Perppu Pilkada 2014 yang baru saja diajukan Presiden SBY (waktu itu) dua bulan lalu. Partai Golkar tetap menginginkan mekanisme Pilkada melalui DPRD.
Padahal kepada publik, SBY mengatakan bahwa sebelum meneken Perppu tersebut dia sudah mendapat persetujuan tertulis para ketua umum dari lima Parpol Koalisi Merah Putih (KMP) yang didalamnya ada Partai Golkar. Dengan adanya persetujuan tertulis tersebut, maka dengan sangat yakin Presiden SBY menerbitkan Perppu Pilkada langsung.
Pantas saja jika DPP Partai Demokrat kaget dengan keputusan munas Golkar di Bali. Ketua Harian DPP Partai Demokrat, Syarief Hasan sontak menyatakan Golkar ingkar janji. Golkar mengingkari janji tertulisnya. Tetapi Golkar berkelit. Itu rekomendasi munas sebagai forum pengambil keputusan tertinggi partai Golkar. Masih dimungkinkan terjadinya lobi-lobi di fraksi, terkait persetujuan terhadap isi dari Perppu Pilkada 2014.
Politik memang ''the art of possibility''. Seni mengenai peluang atau kemungkinan. Bukan saja soal ''theory of possibility'' atau teori kemungkinan. Semua diramu dan dikemas sedemikian rupa, sehingga tidak ada peluang untuk tidak saling tawar-menawar.
Segala cara dilakukan. Segala cara dimungkinkan. Dan segala cara dihalalkan. Itulah filosofi kaum makiavelis yang hingga kini tumbuh subur di hati para petinggi parpol. Bahkan bersemi dan hidup di ruang-ruang nan sejuk di gedung parlemen Senayan.
Lalu kemana arah Partai Demokrat? Ada dua pilihan yang sama-sama penting.
Pertama, berkoalisi dengan elit parpol (banyak kalangan menyebutnya kaum makiavelis) di gedung parlemen Senayan. Kedua, berkoalisi dengan rakyat, di kota, desa, di pelosok, di gunung, di pantai, di teluk, di selat dan di manapun.
Hasil dari pilihan pertama adalah: akan terlihat gagah nan anggun dan (seolah-olah) menjadi tokoh di layar televisi maupun media massa lainnya. Tetapi tidak menjadi ''sesuatu'' di hati rakyat.
Hasil dari pilihan kedua adalah: Meskipun tidak terlihat gagah nan anggun di layar televisi, namun dekat dan berdekatan dengan rakyat. Tetapi menjadi ''sesuatu'' di hati rakyat.
Pilihannya ada pada nahkoda Partai Demokrat. Pilihannya ada pada nurani para elit Partai Demokrat.
Sesalilah kekeliruan itu saat ini, sebelum sesal itu datang pada 2019.
*Tommy Rusihan Arief/Pemerhati Politik
0 komentar:
Posting Komentar